Jurnalisme dan Etika

Sejak pintu reformasi dibuka, otomatis kebebasan PERS mengalir deras. Insane pers yang selama ini terkekang dengan berbagai aturan dan undang-undang sejak reformasi insan pers mendapatkan hak-hak mereka sebagai tempat pencerdasan kehidupan bangsa dan salah satu pilar pembangunan. Kebebasan berpendapat bukan merupakan bebas dalam segala hal. Semua pemberitaan tetap harus sesuai dengan aturan, yakni UU No.40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). UU No.40 tahun 1999 diibaratkan sebuah JALAN, sedangkan KEJ dalah rambu-rambu. Jadi wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus berjalan didalam UU No.40 tersebut, termasuk seluruh komponen bangsa harus menjunjung tinggi dan menghargai UU No.40 tahun 1999 itu, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya. Karena, UU No.40/1999 adalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan ditandatangani oleh Presiden RI. Kalau berbicara KEJ, tentu kita akan bicara tentang rambu-rambu wartawan Indonesia. Misalnya saja, jalan raya kalau tidak ada rambu-rambunya tentu akan kacau balau, dan insiden tabrakan terjadi dimana-mana, iya kan?? Agar tidak terjadi tabrakan atau kecelakaan, maka dibuatlah KEJ (nanti akan saya sampaikan pada postingan berikutnya). Disana sangat jelas akan aturan-aturan bagi wartawan Indonesia, dan ini tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maka secara konstitusional yang berhak menindak wartawan Indonesia adalah Dewan Kehormatan Pers, selain itu tidak ada yang bisa menindak wartawan Indonesia. Kecuali si wartawan itu melakukan tindakan kriminalitas, seperti pemerasan, berkelahi atau melakukan kegiatan SARA atau tindakan kriminalitas lainnya, baru penyidik bisa memproses secara hukum pidana. Ini bukan berarti wartawan Indonesia kebal hukum. Dimata hukum tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang kebal. Semua dimata hokum sama, siapapun juga perlakuan hokum sama dan tidak ada yang istimewa. Tetapi, karena ada aturan Undang-undang tersebut yang member keluwesan kepada wartawan Indonesia untuk menyampaikan pendapat dan informasi kepada masyarakat maka semua pihak harus menjunjung tinggi produk hukum tersebut. Wartawan Indonesia sendiri harus menjalankan kode etik dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjalankan tugasnya dengan penuh arif dan bijaksana. Memperhatikan dampak negatif dan positif dari pemberitaan tersebut sehingga tulisan atau berita yang dibuatnya tetap sejalan dengan KEJ yang ia anut. Artinya, secara tugas ia sudah melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dari dari segi kemasyarakatan semua aspirasi masyarakat bisa terakomudir. Karena senjata wartawan adalah pena dan tulisan dari pena itu bisa membuat hitam, putih dunia ini. Oke..sampai disini dulu postingan pelajaran jurnalisitknya, minggu depan kita sambung lagi dengan tema yang lebih mantap, ringan dan mudah dicerna.



Submit Post To: | Digg | Technorati | del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | BlinkList | Furl | Spurl | Yahoo | Simpy |

Artikel Terkait: